Realisasi Restrukturisasi Jiwasraya Bakal Tentukan Kredibilitas OJK

 Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) disuruh DPR RI untuk menolong percepat realisasi restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

panduan menyajikan buah untuk bayi 6 bulan

Selaku kewenangan, tentu saja pengatasan permasalahan perusahaan asuransi ini dapat tingkatkan kembali lagi keyakinan beberapa faksi pada performa OJK.

Mahfum, beberapa permasalahan di industri keuangan dan asuransi, sempat munculkan wawasan pembubaran OJK dan pekerjaan dibalikkan ke Bank Indonesia.

"OJK yang sudah berusaha keras sejauh ini lakukan upaya-upaya penyehatan semenjak Jiwasraya alami masalah likuiditas belum berbuah hasil. Jadi OJK perlu menunjukkan dianya jika nasib nasabah jadi perhatian seutuhnya," papar Pemerhati Asuransi Kapler A Marpaung waktu terlibat perbincangan dengan Liputan6.com, Minggu (6/12/2020).

Sekarang ini, disebutkannya, nasabah Jiwasraya tengah menunggu kejelasan kapan claim polis asuransinya selekasnya cair. Sesungguhnya, mereka tidak harus dipusingkan berkenaan bagaimanakah cara Jiwasraya kembalikan dana mereka.

Oleh karenanya, dianya mengharap bukan hanya OJK, pemerintahan dan faksi berkaitan yang lain untuk selekasnya mewujudkan pengamanan beberapa nasabah Jiwasraya ini. Ia menggaris bawahi, arah pengamanan Jiwasraya ini ialah untuk kebutuhan customer, bukan beberapa hal diplomatis yang lain.

Berkenaan usaha restrukturisasi yang dijajakan Jiwasraya, OJK harus pastikan loyalitas jalannya ke beberapa pejabat IFG Life yang nanti bisa menjadi penyelamat Jiwasraya.

"Sesungguhnya gagasan restrukturisasi oleh IFG Life boleh-boleh saja, dengan catatan harus dirundingkan dengan nasabah dan mebdapat kesepakatan. Disinlah peranan OJK. OJK harus memperoleh agunan dari direksi IFG Life dan dari pemerintahan selaku pemegang saham jika jika restrukturisasi mendapatkan kesepakatan dari nasabah, karena itu eksekusi pembayaran ke nasabah harus selekasnya," tutur pria yang sebagai Dosen Program MM-Fakultas Ekonomika dan Usaha Kampus Gadjah Mada itu.

Ia meneruskan, nasabah kemungkinan terima restrukrurisasi akan faedah polis dengan persyaratan ada agunan waktu pembayaran.Keinginannya, jangan kelak saat nasabah sepakat restrukturisasi tapi eksekusi pembayaran tidak dikerjakan.

"OJK harus menjaga agenda dan realiasi pembayaran dari IFG Life dan pemegang saham. Dengan begitu warga akan menyaksikan jika OJK sudah melakukan pekerjaannya secara baik," tandas ia.

Program restrukturisasi dilakukan untuk mengakhiri permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Usaha ini dilakukan sebab dipandang jadi pilihan yang terhebat, untuk keberlangsungan industri asuransi atau untuk nasabah.

Karena itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengharap Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) ikut menjaga dan menolong usaha pemercepatan pengamanan polis nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Sekarang ini, Komisi VI DPR sudah menyepakati pola pengamanan polis nasabah Jiwasraya lewat program restrukturisasi yang mengalihkan polis nasabah Jiwasraya ke PT IFG Life. Karenanya, Jiwasraya dan IFG Life memerlukan ijin produk dari OJK untuk bus lakukan restrukturisasi dan transfer polis.

"22 Oktober 2020 sudah dibangun IFG Life, Januari 2021 diinginkan ijin produk dari OJK keluar," kata Aria seperti dicatat, Selasa (1/12/2020).

Menurut Aria, program restrukturisasi Jiwasraya perlu selekasnya dikerjakan ingat tidak berhasil bayar sudah menyebabkan ketidakjelasan untuk nasabah Jiwasraya. Tidak itu saja, keutamaan pemercepatan restrukturisasi untuk menahan pergerakan minus ekuitas Jiwasraya.

Dijumpai Pada 31 oktober nilai leabilitas Jiwasraya Rp 53,9 triliun sedang nilai asset condong turun terus di angka Rp 15,4 triliun, hingga negatif ekuitas Jiwasraya Rp 38,5 triliun.

"Keadaan negatif ekuitas di Jiwasraya lagi bertambah. Pada Desember 2018 yang minus ekuitasnya capai Rp 30,3 triliun, dan bulan Desember 2019 defisitnya sampai Rp 34,6 triliun. Dan keadaan paling akhir pada Oktober 2020 negatif ekuitasnya capai Rp 38,5 triliun," katanya.

Menurut dia, kenaikan minus itu dikuasai oleh nilai asset yang sejumlah besar tidak likuid dan sebagian besar jelek. Bima menjelaskan, asset Jiwasraya lagi alami pengurangan semenjak 2018.

Dalam paparanya, asset Jiwasraya pada 2017 sebesar Rp 23 triliun. Nilai itu turun pad 2019 jadi Rp18 triliun. Di tahun ini, Panja DPR menulis asset asuransi plat merah itu cuman Rp 15,4 triliun.

"Keadaan asset yang bermutu jelek dan pengendalian produk yang tidak maksimal, membuat PT Asuransi Jiwasraya mempunyai minus ekuitas," papar ia.

Awalnya, Menteri BUMN Erick Thohir pastikan negara akan datang dalam mengakhiri masalah Jiwasraya ini.

"Negara datang dan pastikan keamanan polisi untuk nasabah Jiwasraya," lebih ia.

Di lain sisi, dianya akna lagi menjaga proses hukum untuk siapa yang terjebak dalam masalah Jiwasraya ini.

"Pasti yang dijumpai banyak faksi ialah masalah hukum lagi berjalan dan tentu saja ini yang harus juga kita menjaga, jika keterpihakan pemerintahan terang di sana. Kita menegakan hukum dengan baik, hukum tidak pijakl," ujarnya.

Beskal Agung RI ST Burhanuddin mendikasikan ada terdakwa baru masalah korupsi Jiwasraya. Sekarang ini aparatur kejaksaan masih mengecek beberapa saksi.